Mundurnya Pendidikan Indonesia akibat Politik Kekuasaan dalam review Politik Pendidikan Indonesia oleh Ki Supriyoko (dalam terbitan harian ‘Kompas’ edisi 2 tahun 2009)

Sunardi Ahmad [201320240211062]

Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Paule Freire dalam bukunya yang berjudul “The Politic Of Education” mengisaratkan bahwa pada dasarnya pendidikan itu tidak terlepas dari dunia politik, pada dasarnya hubungan antara politik dengan pendidikan di Indonesia sudah seperti “tho faces of a coin” yang memiliki ikatan yang sangat kuat, dibantah ataupun tidak, sejauh ini menurut pandangan penulis itu sangatlah nyata.

Jika kita ingin melihat lebih jauh kenapa penulis mengatakan seperti dua sisi mata uang, alasannya antara lain: (1) pada zaman penjajahan politik pendidikan sudah dimulai yakni pada zaman Belanda yang bisa bersekolah hanya untuk golongan tertentu yakni orang dekat Belanda, orang pribumi yang memiliki jabatan (golongan ningrat), (2) pada saat orde baru berkuasa, pendidikan dimaksudkan sebagai alat politik untuk mendulang suara rakyat untuk tetap berkuasa (3) kurikulum yang selalu berubah  disetiap pergantian menteri pendidikan (indikasinya disetiap pembuatan kurikulum/penetapannya menelan biasa yang tidak sedikit dan ini untung bagai penguasa), (4) mutu pendidikan yang diawasi hanya diperkotaan yang dekat dengan pemerintahan, (5) gagalnya ujian nasional dan sertifikasi guru, dan (6) gagalnya pemerintah dalam mengawal penyelenggaraan pendidiklan di Indonesia.

Jika disimpulkan dewasa ini pendidikan kita termasuk buruk dikawasan Asia, hal ini bisa kita lihat dari kasus yang terjadi baru-baru ini didunia pendidikan kita. Kasus Jakarta International School adalah salah satunya, dalam kacamata politik hal ini sudah barang tentu menjadi sebuah tradisi tutup mulut. Kenapa dikatakan tutup mulut karena kita ketahui bahwa salah satu penyelenggara pendidikan di JIS tidak memiliki ijin penyelenggaan pendidikan, namun kenapa pihak JIS bisa menyelenggarakan pendidikan jikalau tidak ada oknum pelaku pemberi ijin demi mendapatkan “keuntungan” pribadi atau kelompok. Dari sini sudah terlihat jelas betapa ironisnya pendidikan kita yang dijadikan lahan politik demi keuntungan individu maupun kelompok.

Ada yang menarik dari tulisan yang disampaikan oleh Ki Supriyoko bahwa sekitar 5% anak usia SD, 45% anak usia SMP dan 60% anak usia SMA tidak bersekolah, itu dilihat pada tahun 2009 tidak bisa dibayangkan apa yang terjadi ditahun 2014. Banyak yang mengatakan angka anak tidak bersekolah jauh menurun ditahun 2014, namun penulis berani mengatakan penurunan hanya berlaku pada daerah perkotaan atau daerah yang dekat dengan pemerintahan, selebihnya untuk daerah terpencil, daerah yang berkembangang dan jauh dari pemerintahan pendidikan itu barang mahal yang hanya sebagaian kecil penduduk yang mampu menikmatinya.

Sekarang kita lihat apa yang dilakukan politik terhadap sertifikasi pendidik di Indonesia, sebelumnya kita lihat gaji guru dibeberapa Negara maju, di Singapura Rp 512 juta /tahun, Korea Selatan Rp 491 juta /tahun, Jepang Rp 489 juta /tahun. Berapa gaji guru di Indonesia, dibumi pertiwi ini gaji guru tidak lebih dari 70 juta dalam setahun. Penulis berpendapat hal yang dominan dalam hal ini adalah factor politik yang ikut campur dalam merumuskan anggaran pendidikan kita, karena jika dianggarkan murni untuk pendidikan maka kesejahteraan pendidikan kita bisa jauh diatas dari Jepang dan Korea Selatan. Hal lain adalah kurangnya penghargaan dari pemerintah terhadap pendidikan lebih khusus kepada guru dan tenaga pendidik lainnya.

Politik pendidikan juga berpengaruh besar terhadap pemerataan pembangunan pendidikan ditanah air. Kita lihat sudah 64 tahun bumi pertiwi merdeka tapi masih banyak gedung sekolah yang tak layak pakai dan bahkan roboh, sekolah dikandang ayam dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para eksektuif dan legislative di pusat maupun daerah masih jauh dari kata menyentuh keakar permasalahan pendidikan kita. Kebijakan yang mereka buat tidak terlepas dari kontrak politik dengan parpol pengusung maupun kepentingan pribadi pembijak sendiri dan ini terjadi secara turun menurun.

Menutup review ini penulis ingin menegaskan bahawa jika politik pendidikan dimurnikan dan benar-benar diperuntungkan bagi kemajuan pendidikan Indonesia, maka bukan tidak mungkin bangsa kita akan kembali menjadi kiblad pendidikan bagi Negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara. Pada dasarnya kita sangat kaya akan orang-orang cerdas, potensi akademik yang baik, pendukung pendidikan yang istimewa, semua itu bisa terwujud dengan cara adanya penghargaan tinggi kepada dunia pendidikan, dipisahkannya pendidikan denga politik kekuasaan dan yang terakhir adalah dikembalikannya asas pendidikan ke Pancasila dan UUD 1945.