MASALAH PENELITIAN

Penelitian: upaya memecahkan masalah melalui prosedur ilmiah

Masalah: kesenjangan antara harapan dan kenyataan (mengganggu pikiran)

Ilmiah: pernyataan yang kebenarannya didukung oleh fakta, bukan isu

Pemecahan masalah secara ilmiah: akal sehat dan didukung fakta

A. Hakekat Masalah

·       Penelitian sistematis bermula dengan sebuah masalah.

·       Hakekat penelitian antara lain terletak pada masalahnya.

B. Sumber Masalah Penelitian

·       Pengalaman

·       Deduksi dari Teori

·       Kajian Kepustakaan yang Relevan

C. Jenis-jenis Masalah Penelitian

·       Deskriptif (menggambarkan: apa, bagaimana)

Ø Bagaimana kemampuan dosen dalam menulis karya ilmiah?

Ø Seberapa tinggi produktivitas karya tulis dosen?

·       Komparatif (membedakan: adakah perbedaan)

Ø Adakah perbedaan kualitas hasil penelitian dosen PTN dengan dosen PTS?

·       Asosiatif (menghubungkan: adakah hubungan)

Ø Hubungan simetris            :  X               Y

ü Adakah hubungan antara tinggi rendahnya jabatan dengan kecenderungan korupsi?

Ø Hubungan kausal     :  X                Y

ü Adakah hubungan antara pola asuh orang tua dengan perilaku agresif anak?

Ø Hubungan resiprokal:  X                Y

ü Adakah hubungan antara motivasi dengan prestasi

D. Tahap-tahap Identifikasi Masalah

·       Deskripsi masalah (memasuki konteks sosial, aktor, tempat dan aktivitas)

·       Reduksi masalah (menentukan fokus)

·       Seleksi masalah (mengurai fokus)

·       Analisis masalah untuk menentukan fokus

·       Contoh: kemacetan lalu lintas

q  Ilustrasi tahap-tahap identifikasi masalah

·       Deskripsi masalah (memasuki konteks sosial, aktor, tempat dan aktivitas)

C III h 8 = a F + IV e A 3 , D c II - . B d ? 5 b I E ! % f 9 VI x : j V 2 “ g ; / 1 i H ( ‘ VII k 0 p IX * > s L X @ 4 K ) $ m { N y o < XII 8 ; } # p 11 Y w Q 15 XIV [ z P q T 24 XXV r W ~ l u 19 “ R m Z : M H VIII x J O 6 /

·       Reduksi masalah (menentukan fokus)

A h k B z P w r j N K q p L S x c Z w h M D e f  ........ 9X V 2 III VI 8 XL II 3 XL 5 7 IX 10 V 15 XXII 1 8 ....... , : “ ; < % . + / = > x ! ( ? { ,) ] “ $ ~ - [ } ........................

·       Seleksi masalah (mengurai fokus)

h b m c p a k w l x s q i z r d t v  n j f .......................... G L Q I A M C S D B O Z T Y U X V N C .................. X V II XL XII IX XII XXIII IV III VII I XL .................... 3 5 2 1 0 4 8 11 15 24 19 6 , < ? / 4 = % + : x “ { . > ] - } @ ; ~ .................................

·       Analisis masalah untuk menentukan fokus

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v .......................... A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S ..................... I II III IV V VI VII VII IX X XI XII XII XIII .................. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 , . ; : “ ? ! ( ) ................ X : + _ < > % $

E. Mengevaluasi Masalah Penelitian

·       Masalah penelitian harus berupa masalah yang jawabannya akan memberikan kontribusi pada pengembangan bidang ilmu yang relevan.

Ø Akankah jawaban atas masalah penelitian ini menunjukkan sesuatu yang berbeda dalam prkatek pendidikan?

Ø Akankah para pendidik tertarik pada hasil penelitian ini?

Ø Apakah hasil penelitian ini bermanfaat bagi upaya-upaya pembuatan keputusan kependidikan?

Ø Akankah hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan secara luas?

·       Masalah penelitian harus berupa masalah yang dapat mengarahkan pada masalah-masalah penelitian baru dan penelitian lanjutan.

·       Masalah penelitian harus berupa masalah yang dapat diteliti (researchable).

Pertanyaan-pertanyaan filosofis berikut ini tidak dapat dijawab memalui penelitian ilmiah:

Ø Baikkah memberikan pendidikan seks pada anak-anak sekolah dasar?

Ø Haruskah kita mengajarkan sosialisme di sekolah menengah atas?

Ø Apakah prosedur-prosedur demokrasi dapat memperbaiki lingkungan belajar bagi anak-anak?

Ø  Apa pengaruh pendidikan seks di sekolah dasar pada sikap murid-murid SLTP terhadap perilaku seks pranikah?

·       Masalah penelitian harus sesuai dengan bidang ilmu peneliti tertentu.

Ø Masalah penelitian harus berupa masalah yang diminati.

Ø Masalah penelitian harus dalam bidang di mana peneliti memiliki pengetahuan dan pengalaman.

Ø Masalah penelitian harus berupa masalah yang dapat diterapkan (feasible) dalam situasi di mana peneliti berada.

Ø Masalah penelitian harus berupa masalah yang dapat diteliti dan diselesaikan dalam waktu yang tersedia.

F. Menyatakan (Merumuskan) Masalah Penelitian

·       Mengklarifikasi secara tepat apa yang harus dibatasi atau dipecahkan

·       Membatasi ruang lingkup pada pertanyaan yang spesifik

·       Contoh:

1.    “Apa pengaruh pengajaran terprogram pada prestasi mata pelajaran Bahasa murid-murid SLTA?” ( terlalu luas)

2.    “Apa pengaruh penggunaan buku-buku teks terprogram pada prestasi Bahasa Inggris murid-murid kelas dua SMU Negeri di Malang?”

Masalah ke-2 menunjukkan dengan jelas subyek (populasi) yang akan diteliti, variabel-variabel yang akan diamati, dan jenis data yang akan dikumpulkan.

G. Mengidentifikasi Populasi dan Variabel

·       Siapa populasi penelitiannya

·       Apa variabel-variabel yang akan diteliti

·       Contoh:

Ø “Apakah pengajaran individual (individual tutoring) oleh murid-murid kelas atas memberikan dampak positif kepada para pembaca yang prestasinya di bawah rata-rata?”

Ø “Apakah pemberian sejumlah waktu tertentu dalam pengajaran individual oleh murid-murid yang prestasinya di atas rata-rata dibandingkan dengan tanpa pengajaran individual memberikan dampak positif kepada para pembaca kelas dua yang prestasinya di bawah rata-rata?”

Ø “Di antara para pembaca kelas dua yang prestasinya di bawah rata-rata, adakah perbedaan dalam nilai membaca antara mereka yang memperoleh pengajaran menggunakan flash card selama tiga puluh menit per hari oleh murid-murid yang prestasinya di atas rata-rata dengan mereka yang tidak menerima metode pengajaran tersebut?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Populasi                                         Variabel

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pembaca kelas dua yang : Latihan flash card selama 30 menit per hari oleh murid-

prestasinya di bawah         murid yang prestasinya di atas rata-rata  dibanding

rata-tata                                dengan mereka yang tidak memperoleh latihan

                                              : Nilai membaca

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mundurnya Pendidikan Indonesia akibat Politik Kekuasaan dalam review Politik Pendidikan Indonesia oleh Ki Supriyoko (dalam terbitan harian ‘Kompas’ edisi 2 tahun 2009)

Sunardi Ahmad [201320240211062]

Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Paule Freire dalam bukunya yang berjudul “The Politic Of Education” mengisaratkan bahwa pada dasarnya pendidikan itu tidak terlepas dari dunia politik, pada dasarnya hubungan antara politik dengan pendidikan di Indonesia sudah seperti “tho faces of a coin” yang memiliki ikatan yang sangat kuat, dibantah ataupun tidak, sejauh ini menurut pandangan penulis itu sangatlah nyata.

Jika kita ingin melihat lebih jauh kenapa penulis mengatakan seperti dua sisi mata uang, alasannya antara lain: (1) pada zaman penjajahan politik pendidikan sudah dimulai yakni pada zaman Belanda yang bisa bersekolah hanya untuk golongan tertentu yakni orang dekat Belanda, orang pribumi yang memiliki jabatan (golongan ningrat), (2) pada saat orde baru berkuasa, pendidikan dimaksudkan sebagai alat politik untuk mendulang suara rakyat untuk tetap berkuasa (3) kurikulum yang selalu berubah  disetiap pergantian menteri pendidikan (indikasinya disetiap pembuatan kurikulum/penetapannya menelan biasa yang tidak sedikit dan ini untung bagai penguasa), (4) mutu pendidikan yang diawasi hanya diperkotaan yang dekat dengan pemerintahan, (5) gagalnya ujian nasional dan sertifikasi guru, dan (6) gagalnya pemerintah dalam mengawal penyelenggaraan pendidiklan di Indonesia.

Jika disimpulkan dewasa ini pendidikan kita termasuk buruk dikawasan Asia, hal ini bisa kita lihat dari kasus yang terjadi baru-baru ini didunia pendidikan kita. Kasus Jakarta International School adalah salah satunya, dalam kacamata politik hal ini sudah barang tentu menjadi sebuah tradisi tutup mulut. Kenapa dikatakan tutup mulut karena kita ketahui bahwa salah satu penyelenggara pendidikan di JIS tidak memiliki ijin penyelenggaan pendidikan, namun kenapa pihak JIS bisa menyelenggarakan pendidikan jikalau tidak ada oknum pelaku pemberi ijin demi mendapatkan “keuntungan” pribadi atau kelompok. Dari sini sudah terlihat jelas betapa ironisnya pendidikan kita yang dijadikan lahan politik demi keuntungan individu maupun kelompok.

Ada yang menarik dari tulisan yang disampaikan oleh Ki Supriyoko bahwa sekitar 5% anak usia SD, 45% anak usia SMP dan 60% anak usia SMA tidak bersekolah, itu dilihat pada tahun 2009 tidak bisa dibayangkan apa yang terjadi ditahun 2014. Banyak yang mengatakan angka anak tidak bersekolah jauh menurun ditahun 2014, namun penulis berani mengatakan penurunan hanya berlaku pada daerah perkotaan atau daerah yang dekat dengan pemerintahan, selebihnya untuk daerah terpencil, daerah yang berkembangang dan jauh dari pemerintahan pendidikan itu barang mahal yang hanya sebagaian kecil penduduk yang mampu menikmatinya.

Sekarang kita lihat apa yang dilakukan politik terhadap sertifikasi pendidik di Indonesia, sebelumnya kita lihat gaji guru dibeberapa Negara maju, di Singapura Rp 512 juta /tahun, Korea Selatan Rp 491 juta /tahun, Jepang Rp 489 juta /tahun. Berapa gaji guru di Indonesia, dibumi pertiwi ini gaji guru tidak lebih dari 70 juta dalam setahun. Penulis berpendapat hal yang dominan dalam hal ini adalah factor politik yang ikut campur dalam merumuskan anggaran pendidikan kita, karena jika dianggarkan murni untuk pendidikan maka kesejahteraan pendidikan kita bisa jauh diatas dari Jepang dan Korea Selatan. Hal lain adalah kurangnya penghargaan dari pemerintah terhadap pendidikan lebih khusus kepada guru dan tenaga pendidik lainnya.

Politik pendidikan juga berpengaruh besar terhadap pemerataan pembangunan pendidikan ditanah air. Kita lihat sudah 64 tahun bumi pertiwi merdeka tapi masih banyak gedung sekolah yang tak layak pakai dan bahkan roboh, sekolah dikandang ayam dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para eksektuif dan legislative di pusat maupun daerah masih jauh dari kata menyentuh keakar permasalahan pendidikan kita. Kebijakan yang mereka buat tidak terlepas dari kontrak politik dengan parpol pengusung maupun kepentingan pribadi pembijak sendiri dan ini terjadi secara turun menurun.

Menutup review ini penulis ingin menegaskan bahawa jika politik pendidikan dimurnikan dan benar-benar diperuntungkan bagi kemajuan pendidikan Indonesia, maka bukan tidak mungkin bangsa kita akan kembali menjadi kiblad pendidikan bagi Negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara. Pada dasarnya kita sangat kaya akan orang-orang cerdas, potensi akademik yang baik, pendukung pendidikan yang istimewa, semua itu bisa terwujud dengan cara adanya penghargaan tinggi kepada dunia pendidikan, dipisahkannya pendidikan denga politik kekuasaan dan yang terakhir adalah dikembalikannya asas pendidikan ke Pancasila dan UUD 1945.

Teori Gaya Kepemimpinan Klasik

Sunardi Ahmad [201320240211062]

Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Teori Gaya Kepemimpinan Klasik

dalam review

 Makalah Perilaku Organisasi oleh Arianti Dianita

Dosen Pengampu: Dr. Masduki, M.Pd

            Teori klasik gaya kepemimpinan mengemukakan, pada dasarnya di dalam setiap gaya kepemimpinan terdapat 2 unsur utama, yaitu unsur pengarahan (directive behavior) dan unsur bantuan (supporting behavior). Dari dua unsur tersebut gaya kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu otokrasi (directing), pembinaan (coaching), demokrasi (supporting), dan kendali bebas (delegating).  Mengambil contoh pemimpin negara kita, presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

1.      Mengarahkan (directing)

            Gaya kepemimpinan yang mengarahkan, merupakan respon kepemimpinan yang perlu dilakukan oleh manajer pada kondisi karyawan lemah dalam kemampuan, minat dan komitmenya. Sementara itu, organisasi menghendaki penyelesaian tugas-tugas yang tinggi. Dalam situasi seperti ini Hersey and Blancard menyarankan agar manajer memainkan peran directive yang tinggi, memberi saran bagaimana menyelesaikan tugas-tugas itu, dengan terus intens berhubungan sosial dan komunikasi dengan bawahannya.

2.      Melatih (coaching)

            Pada kondisi karyawan menghadapi kesulitan menyelesaikan tugas-tugas, takut untuk mencoba melakukannya, manajer juga harus memproporsikan struktur tugas sesuai kemampuan dan tanggung jawab karyawan.

3.    Partisipasi(participation)
            Gaya kepemimpinan partisipasi, adalah respon manajer yang harus diperankan ketika karyawan memiliki tingkat kemampuan yang cukup, tetapi tidak memiliki kemauan untuk melakukan tanggung jawab. Hal ini bisa dikarenakan rendahnya etos kerja atau ketidakyakinan mereka untuk melakukan tugas/tangung jawab.

4.    Mendelegasikan(delegating)
            Dengan gaya delegasi ini pimpinan sedikit memberi pengarahan maupun dukungan, karena dianggap sudah mampu dan mau melaksanakan tugas/tanggung jawabnya. Mereka diperkenankan untuk melaksanakan sendiri dan memutuskannya tentang bagaimana, kapan dan dimana pekerjaan mereka harus dilaksanakan. Pada gaya delegasi ini tidak terlalu diperlukan komunikasi dua arah, cukup memberikan untuk terus berkembang saja dengan terus diawasi.

            Dalam gaya kepemimpinan klasik juga diperkenalkan beberapa gaya kepemimpinan lain yang cukup populer yang pada prinsipnya merupakan sama seperti gaya klasik diatas maupun gabungan dari beberapa gaya klasik yang disebutkan sebelumnya.  Gaya kepemimpinan tersebut adalah gaya kepemimpinan otokrasi, gaya kepemimpinan pembinaan, gaya kepemimpinan demokrasi dan gaya kepemimpinan kendali bebas.

a.       Pada gaya kepemimpinan otokrasi, pemimpin mengendalikan semua aspek kegiatan. Pemimpin memberitahukan sasaran apa saja yang ingin dicapai dan cara untuk mencapai sasaran tersebut, baik itu sasaran utama maupun sasaran minornya. Pemimpin juga berperan sebagai pengawas terhadap semua aktivitas anggotanya dan pemberi jalan keluar bila anggota mengalami masalah. Dengan kata lain, anggota tidak perlu pusing memikirkan apappun. Anggota cukup melaksanakan apa yang diputuskan pemimpin.

b.      Gaya kepemimpinan pembinaan mirip dengan otokrasi. Pada gaya kepemimpinan ini seorang pemimpin masih menunjukkan sasaran yang ingin dicapai dan cara untuk mencapai sasaran tersebut. Namun, pada kepemimpinan ini anggota diajak untuk ikut memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

c.       Gaya kepemimpinan demokrasi, anggota memiliki peranan yang lebih besar. Pada kepemimpinan ini seorang pemimpin hanya menunjukkan sasaran yang ingin dicapai saja, tentang cara untuk mencapai sasaran tersebut, anggota yang menentukan. Selain itu, anggota juga diberi keleluasaan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

d.      Gaya kepemimpinan kendali bebas merupakan model kepemimpinan yang paling dinamis. Pada gaya kepemimpinan ini seorang pemimpin hanya menunjukkan sasaran utama yang ingin dicapai saja. Tiap divisi atau seksi diberi kepercayaan penuh untuk menentukan sasaran minor, cara untuk mencapai sasaran, dan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sendiri-sendiri. Dengan demikian, pemimpin hanya berperan sebagai pemantau saja. Lalu, gaya kepemimpinan yang mana yang sebaiknya dijalankan? Jawaban dari pertanyaan ini adalah tergantung pada kondisi anggota itu sendiri. Pada dasarnya tiap gaya kepemimpinan hanya cocok untuk kondisi tertentu saja. Dengan mengetahui kondisi nyata anggota, seorang pemimpin dapat memilih model kepemimpinan yang tepat. Tidak menutup kemungkinan seorang pemimpin menerapkan gaya yang berbeda untuk divisi atau seksi yang berbeda. Kepemimpinan otokrasi cocok untuk anggota yang memiliki kompetensi rendah tapi komitmennya tinggi. Kepemimpinan pembinaan cocok untuk anggota yang memiliki kompetensi sedang dan komitmen rendah. Kepemimpinan demokrasi cocok untuk anggota yang memiliki kompetensi tinggi dengan komitmen yang bervariasi. Sementara itu, kepemimpinan kendali bebas cocok untuk angggota yang memiliki kompetensi dan komitmen tinggi.

Kepala Sekolah, Bagaimana Seharusnya?

Sunardi Ahmad [201320240211062]

Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Kepala Sekolah, Bagaimana Seharusnya?

dalam review

Makalah Teori Organisasi (Aspek Organisasi, Tipe Kepemimpinan dan Gaya Kepemimpinan dalam Organisasi) oleh Mulyadin.

Dosen Pengampu: Dr. Masduki, M.Pd

Dua  peran  itu  dalam  organisasi  semestinya  seperti  dua  sisi  mata  uang yang  tidak  dapat  dipisahkan  karena  tanpa  keahlian  manajerial,  seorang  pemimpin akan kesulitan menetapkan langkah-langkah kerja rasional yang didasari oleh nilai-nilai teoritis pengembangan organisasi. Kondisi itu dapat menimbulkan kemandekan. Sebaliknya, apabila seorang manajer tidak memiliki keahlian memimpin maka lambat laun organisasi akan kehilangan pamornya karena tidak ada orang  yang dijadikan  rujukan,  memberi  motivasi,  dan  menentukan  arah organisasi.  Artinya,  dalam  iklim  organisasi  yang  turbulence,  tidak  cukup  dengan langkah kerja yang teliti, rasional, sistematis, dan terprogram secara baik, tetapi juga diperlukan keahlian mendorong para personil untuk bekerja penuh semangat,  menjadi  katalisator  yang  mampu  berperan  mewarnai  sikap  dan  perilaku orang ke arah lebih baik (Komariah dan Triatna, 2006).

Fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah  berarti  kepala  sekolah  dalam  kegiatan  memimpinnya  berjalan  melalui tahap-tahap  kegiatan  sebagai  berikut:  Pertama,  perencanaan  (planning). Perencanaan pada dasarnya menjawab pertanyaan apa yang  harus dilakukan, bagaimana  melakukannya,  dimana  dilakukannya,  oleh  siapa  dan  kapan  di lakukan.  Kegiatan-kegiatan  sekolah  harus  direncanakan  oleh  kepala  sekolah, hasilnya berupa rencana tahunan sekolah yang akan berlaku pada tahun ajaran berikutnya.  Rencana tahunan  tersebut  kemudian  dijabarkan  ke  dalam program tahunan sekolah yang biasanya dibagi ke dalam dua program semester.

Kedua, pengorganisasian (organizing). Kepala sekolah sebagai pemimpin bertugas  untuk  menjadikan  kegiatan-kegiatan  sekolah  berjalan  dengan  lancer, sehingga  tujuan  sekolah  dapat  tercapai.  Kepala  sekolah  perlu  mengadakan pembagian  kerja  yang  jelas  bagi  guru-guru  (dan  staf)  yang  menjadi  anak buahnya.  Dengan  pembagian  kerja  yang  baik,  pelimpahan wewenang  dan tanggung  jawab  yang  tepat  serta  mengingat  prinsip-prinsip  pengorganisasian kiranya kegiatan sekolah akan berjalan lancar dan tujuan dapat tercapai.

Ketiga, pengarahan (directing). Pengarahan adalah kegiatan membimbing anak buah dengan jalan memberi perintah (komando), memberi petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin,  dan memberikan berbagai usaha lainnya agar mereka dalam melakukan pekerjaan mengikuti arah yang ditetapkan dalam petunjuk, peraturan atau pedoman yang telah ditetapkan.

Keempat,  pengkoordinasian  (coordinating).  Pengkoordinasian  adalah kegiatan menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas sehingga terjalin kesatuan  atau  keselarasan  keputusan,  kebijaksanaan,  tindakan,  langkah,  sikap  serta tercegah dari timbulnya pertentangan, kekacauan, kekembaran (duplikasi), dan kekosongan tindakan.

Kelima,  pengawasan  (controlling).  Pengawasan  adalah  tindakan  atau kegiatan  usaha  agar  pelaksanaan  pekerjaan  serta  hasil  kerja  sesuai  dengan rencana, perintah, petunjuk atau ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan.

Mengapa banyak kepala sekolah gagal dalam kepemimpinannya? Salah satunya adalah karena mereka sedikit meluangkan waktu untuk mengenal dan berinteraksi  dengan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  di  sekolah,  sehingga mereka  tidak  mengetahui  kondisi  dan  kebutuhan  bawahannya. Kepekaan  rasa kepala  sekolah  terhadap  individu-individu  yang  dipimpinnya  sangat  rendah. Mereka  menutup  mata  dan  telinga  terhadap  situasi  kritis  yang  terjadi  di  arusbawah,  karena  mereka  merasa  terhormat,  sehingga  merasa  rendah  jika  harus turun  menemui dan  menyapa  bawahannya. Sikap  dan perilaku  kepala  sekolah tersebut  menyebabkan  ketidakefektifan  kepemimpinan  kepala sekolah,  sebab pendidik  dan  tenaga  kependidikan  sudah  tidak  respek  lagi  terhadap  mereka. Kepatuhan dan kinerja bawahan tidak didasarkan pada nilai tertentu melainkan hanya kamuplase belaka. Maxwell (2000) menulis,  “Jika Anda tidak meluangkan  waktu  untuk  berhubungan  dengan  bawahan  Anda,  Anda  tidak  akan mampu memimpin mereka dengan efektif”.

Benarkah Filipina unggul dalam hal pendidikan dibandingkan Indonesia.

Sunardi Ahmad [201320240211062]

Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Benarkah Filipina unggul dalam hal pendidikan dibandingkan Indonesia.

dalam review

Makalah Contemporary of Political Education in the Philippine (Organization and Administration of Education) oleh Nhelbourne K. Mohammad

Dosen Pengampu: Dr. Masduki, M.Pd

Dari berbagai sumber bacaan dan mengacu judul diatas penulis yakin bahwa secara pandangan filsafat Indonesia unggul dalam bidang pendidikan dibanding dengan Filipina, hal ini bisa dilihat bahwa bangsa kita memiliki Pancasila dan UUD yang melandasai dasar pemikiran konsep pendidikan Indonesia. Dalam sejarahnya Indonesiapun juga mengalami masa dimana konsep penjajah dalam masa pendidikan, sebut saja konsep pendidikan Belanda dengan mengusung konsep pendidikan yang sangat diskrimalisasi antara kaum pribumi dan kaum priyayi (juga kaum belanda), disamping itu juga perempuan dilarang bersekolah pada zaman tersebut. Sebelum kita benar-benar mengelola pendidikan sendiri, 3.5 tahun berikutnya setelah Belanda berkuasa kita juga sempat menikmati konsep pendidikan Jepang.

Berbeda dengan Indonesia, Filipina lebih banyak mengalami fase dimana Negara lain menguasi system pendidikan dinegara tersebut. Salah satu diantaranya adalah Spanyol yang  cukup lama menguasi system pendidikan disana, kemudian dilanjutkan Negara adi kuasa Amerika Serikat yang juga menanamkan faham kebangsaan mereka kedalam system pendidikan disana. Perlu diketahui bahwa doktin Kristen pada zaman spanyol sangat kuat.

Namun ada sisi positif yang bisa kita lihat dari penanaman faham dari kedua Negara tersbut di Filipina, misalnya Spanyol dan Amerika sama memberikan pendidikan yang berkualitas kepada penduduk Filipina dalam bentuk banyak membangun sekolah-sekolah yang sudah bisa dipastikan berasaskan pada filsafat masing-masing Negara tersebut.

Seperti yang tertuang dalam judul diatas bahwa benarkah Filipina lebih unggul dari pada Indonesia, tentu saja kita bertanya kenapa? Hal pertama penulis ajukan adalah karena di Filipina (setelah kemerdekan) pengelolaan pendidikan tidak termasuk dalam system pemerintahan jadi disana lembaga pendidikan berkuasa penuh atas kebijakan kebijakan yang berkenanan dengan pendidikan dan penyelenggaraannya. Hal ini sudah barang tentu berbeda dengan Negara kita yang lembaga pendidikannya tidak terlepas dari pemerintahan yang bisa diakatakan bahwa jika sebuah lembaga masyarakat dikuasi oleh pemerintah maka sedikit banyak lembaga tersebut akan sarat akan politik kepentingan pejabat atau kelompok tertentu saja tanpa melihat tujaun pendidikan seutuhnya yang sudah diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Pada kasus permasalahan pendidikan antara Indonesia dan Filipina banyak memiliki kesamaan diantaranya masih susahnya menyatukan budaya local yang ada dikedua Negara tersebut, karena kita tahu Indonesia adalah Negara kepulauan yang sangat kaya akan budaya yang beragam dan berbeda disetiap daerahnya, hal serupa juga berlaku pada Filipina yang mayoritas negaranya beragama Kristen ini mengalami perbedaan budaya dengan kaum minoritas Muslim dibeberapa daerah dan pulau yang pada sejarahnya tidak mau mengikuti kebijakan pemerintah pusatnya.  Perlu diketahui dari sini kita unggul karena kebijakan pendidikan selain diatur oleh pemerintah pusat juga dikelola oleh pemerintah daerah jadi lebih maksimal dibanding dengan Filipina yang masih menganut system top-down yakni pusat yang mengatur segalanya.

Factor lain yang sama adalah lingkungan yang sangat beragam, latar belakang keluarga kemudian juga factor yang tidak kalah penting adalah tenaga pengajar atau guru. Dalam hal tenga pengajar antara Filipina dan Indonesia memiliki perbedaan yang mencolok, jika di Indonesia walaupun bukan berasal dari jurusan khusus keguruan maka individu yang memiliki kecakapan khusus maka bisa mengajar disekolah, berbeda dengan Filipina jika tidak lulus dari lembaga khusus maka tidak bisa mengajar hal ini menurut penulis sangat tidak adil karena semua individu memiliki kesemptan yang sama dalam mengajar dan pengajaran.

Reward dan Punishment dalam Modifikasi Perilaku Siswa, untungnya?

Mei, 13rd 2014

Sunardi Ahmad [201320240211062]

Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Reward dan Punishment dalam Modifikasi Perilaku Siswa, untungnya?

dalam review

Makalah Organisasi dan Administrasi dalam Pendidikan (Modifikasi Individu dalam Organisasi) oleh Putri Kusbandini

Dosen Pengampu: Dr. Masduki, M.Pd

Sebenarnya, tidak ada pendidik yang menghendaki digunakannya hukuman dalam pendidikan kecuali bila terpaksa. Hadiah atau pujian jauh lebih dipentingkan daripada hukuman. Dalam dunia pendidikan, metode ini disebut dengan metode hadiah (reward) dan hukuman (punishement). Dengan metode tersebut diharapkan agar anak didik dapat termotivasi untuk melakukan perbuatan progresif.

Hadiah sebagai alat untuk mendidik tidak boleh bersifat sebagai upah. Karena upah merupakan sesuatu yang mempunyai nilai sebagai ganti rugi dari suatu pekerjaan atau suatu jasa yang telah dilakukan oleh seseorang. Jika hadiah itu sudah berubah sifat menjadi upah, hadiah itu tidak lagi bernilai mendidik karena anak akan mau bekerja giat dan berlaku baik karena mengharapkan upah.

Reward bisa berbentuk pujian atau sanjungan sebagai ungkapan penghargaan dan pengakuan atas prestasi yang dicapai. Pada dasarnya ada dua tipe reward, yaitu social reward dan psychic reward. Yang  termasuk social reward adalah  pujian dan pengakuan dari dalam dan luar organisasi. Sedangkan psychic reward datang dari self esteem (berkaitan dengan harga diri), self satisfaction(kepuasan diri) dan kebanggaan atas hasil yang tercapai. Social reward merupakan extrinsic reward yang diperoleh dari lingkungannya, seperti finansial, material, dan dan piagam penghargaan. Sedangkan psychic reward adalah instrinsic reward yang datang dari dalam diri seseorang, seperti pujian, sanjungan dan ucapan selamat yang dirasakan siswa sebagai bentuk pengakuan terhadap dirinya dan mendatangkan kepuasan bagi dirinya sendiri.

Jika kita bertanya dapatkan suatu hukuman yang sama yang dilakukan oleh seorang pendidik terhadap beberapa orang anak, akan menghasilkan dampak yang sama pula? Maka jawabnya adalah “Belum tentu” dan bisa juga “Tidak mungkin”. Biarpun demikian, tiap-tiap hukuman mengandung maksud yang sama, yakni bertujuan untuk memperbaiki watak dan kepribadian anak didik, meskipun hasilnya belum tentu dapat diharapkan.

Banyak orang mengartikan punishment sebagai tindakan kejahatan pada orang lain. Orang yang tidak familiar dengan definisi punisment sebagai sebuah teknik, akan percaya bahwa penggunaan punishment dalam memodifikasi perilaku adalah salah dan berbahaya. Pengertian yang salah mengenai penggunaan teknik punishment sebagai sebuah hal yang kejam dan jahat pada proses modifikasi perilaku adalah salah karena penggunaan punishment dalam sebuah terapi memiliki tujuan spesifik yang bertujuan untuk mencapai target perilaku.

Physical punishment (hukuman fisik) adalah salah satu langkah yang dianggap efisien oleh sebagian guru untuk mencapai tujuan pendidikan dan mengubah perilaku siswa. Tentu anggapan ini kurang dibenarkan, bahayanya kemudian adalah dapat memicu kebiasaan siswa untuk mengerjakan sesuatu bukan karena kesadaran, melainkan menghindari hukuman dan akhirnya akan lahir sebuah generasi yang menjadikan kekerasan sebagai solusi yang terbaik dalam menyelesasikan sebuah problem.

Masalah yang timbul akibat punishment

1.      Punishment dapat menghasilkan reaksi emosional atau efek samping emosional lainnya.

2.       Penggunaan hukuman dapat menghasilkan jalan keluar atau penghindaran perilaku (escape atau avoidance) oleh orang/individu yang tingkah lakunya dikenakan punisher.

3.      Penggunaan hukuman mungkin secara negatif menguatkan untuk orang yang menggunakan hukuman dengan begitu dapat mengakibatkan penyalah gunaan atau hukuman penggunaan yang berlebihan dari hukuman.

4.      Saat punishment digunakan, penggunaan ia menjadi sebuah bentuk modeling, dan tingkah laku dari individu yang dikenakan hukuman akan cenderung untuk menggunakan hukuman pada masa mendatang.

5.      Punishment sangat dekat dengan issue ras (etnik) dan issue kemampuan menerima.

Jenjang Pendidikan, Salah satu Hambatan Komunikasi

Sunardi Ahmad [201320240211062]

Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Jenjang Pendidikan, Salah satu Hambatan Komunikasi

dalam review

Makalah Hubungan Antar Individu Dalam Organisasi (Kepribadian [personality] dan Komunikasi dalam Organisasi) oleh Nurjanah

Dosen Pengampu: Dr. Masduki, M.Pd

Sebuah bentuk organisasi pasti mengedepankan sebuah komunikasi agar tercipta hasil yang selaras. Biasanya proses komunikasi dalam suatu organisasi meliputi atasan dan bawahan dengan penyampaian yang terarah dari suatu atasan ke bawahannya yang semata-mata semua berorientasi berdasarkan organisasi.

Tujuan komunikasi dalam sebuah organisasi sangat memberikan banyak manfaat secara langsung yaitu memudahkan para anggota bekerja dari instruksi-instruksi yang diberikan dari atasan dan untuk mengurangi kesalahpahaman yang biasa terjadi dan memang sudah melekat pada suatu organisasi. Apabila semua bawahan dan atasan dapat berinteraksi dengan baik, maka seluruh kesalahpahaman yang beresiko mungkin akan berkurang, karena tiap manusia mempunyai cara penyampaian komunikasi yang berbeda-beda secara verbal. Dengan demikian semua pelaku organisasi harus berbicara, bertindak satu sama lain guna untuk membangun suatu lingkungan kondusif dan mengetahui situasi-situasi yang akan terjadi diluar dugaan karena kesalahan komunikasi sekecil apapun pasti akan berakibat fatal.

Komunikasi dilihat dari segi sifatnya

1.      Komunikasi Lisan yaitu menyampaikan informasi dan tanggapan secara langsung dengan berbicara

2.      Komunikasi Tertulis yaitu menyampaikan informasi dan tanggapan secara tertulis dengan menuliskan sebuah surat baik kepada penerima maupun pengirim pesan

Komunikasi dilihat dari segi arahnya

1.      Komunikasi ke atas yaitu komunikasi yang dilakukan dari bawahan ke atasan dalam sebuah organisasi

2.      Komunikasi ke bawah yaitu komunikasi yang dilakukan dari atasan ke bawahan dalam sebuah organisasi

3.      Komunikasi setingkat yaitu komunikasi yang dilalakukan setara atau sesama anggota organisasi

4.      Komunikasi searah yaitu komunikasi yang hanya dilakukan satu arah saja tanpa danya feed bak atau timbal balik, biasanya komunikasi ini bersifat perintah

5.      Komunikasi dua arah yaitu komunikasi yang dilakukan 2 arah dan mengakibatkan adanya feed back atau tumbal balik

Tidak sedikit jumpai dalam keseharian di lingkungan kita, kasus komunikasi yang salah, tetapi dianggap sebagai hal yang biasa. Ketika pendidikan di masyarakat kurang, maka kasus komunikasi yang salah itu semakin sering terjadi. Karena masalah komunikasi ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam mehamami prang lain. Oleh sebab itu, ketika wawasan seseorang sangat terbatas, akan kehilangan kemampuan untuk memahami perbedaan dengan lawan komunikasinya. Sehingga selalu bertumpu pada budaya "poko'e", apa pun yang ingin dikomunikasikannya serasa dipaksakan.

Demikian kasus komunikasi yang sering menjadi hambatan sosial di lingkungan masyarakat yang kurang pendidikan. Tetapi tidak jarang juga, meraka yang tergolong cukup berpendidikan pun, sering mengabaikan faktor-faktor komunikasi yang baik. Terlebih jika kita amati dari segi moral, maka kita akan banyak menemukan kasus komunikasi yang tidak sehat untuk sebuah pergaulan dan hubungan sosial dibutuhkan. Bagian penting dari setiap kasus komunikasi adalah masalah moral.

Oleh sebab itu, kasus komunikasi yang tidak efektif seperti ini, harus kita hindari. Memang kelihatannya bukan sesuatu yang mudah, apa lagi kalau keselahan-kesalahan seperti tersebut sudah dianggap biasa. Membentuk masyarakat yang produktif dan efektif dalam hubungan sosial, adalah seatu keharusan untuk meningkatkan harkat dan martabat bersama. Karena satu sama lain diantara kita saling terkait. Menadi baik sendiri, tidak cukup. Karena pengaruh kebiasaan lingkungan akan melemahkan kita juga. Dalam hal apa saja, memperbaiki kasus komunikasi yang salah itu suatu keharusan.

Terlebih bila kita ingin menempatkan diri yang baik dalam hubungan kemasyarakatan bersama. Dalam rumah tangga pun kasus komunikasi yang keliru juga menjadi pemicu munculnya berbagai macam masalah. Karenanya, kiranya sudah menjadi kebutuhan kita untuk melakukan perubahan dalam menyikapi kasus komunikasi yang biasa dan sering kita alami.